Belakangan ini, isu freeze contract ramai diperbincangkan di media sosial, memicu diskusi panas di kalangan penggemar esports Indonesia. Freeze contract adalah klausul kontrak yang memungkinkan tim esports untuk membekukan masa kontrak pemain dalam kondisi tertentu. Namun, penerapannya kini menjadi sorotan karena menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadilan dan keabsahannya.

PB ESI: Komitmen pada Transparansi dan Edukasi

Mengutip Esports.id, merespons polemik ini, Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menyatakan komitmennya untuk menciptakan ekosistem esports yang lebih adil dan profesional. Brigjen Polisi Dr. Dwi Agus Prianto, S.I.K., M.H., Kabid Hukum PB ESI, berharap situasi ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak.

“Kami siap memberikan layanan konsultasi hukum dan pendampingan kontrak bagi atlet esports yang terdaftar di PB ESI. Dengan memahami setiap klausul kontrak, para atlet bisa membuat keputusan yang lebih bijak,” ujar Dwi Agus. Ia menambahkan bahwa PB ESI akan terus berupaya meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku esports, baik di tingkat amatir maupun profesional.

Pentingnya Literasi Hukum di Esports

Menurut Debora Imanuella, Kabid Komunikasi PB ESI, perhatian publik terhadap freeze contract adalah peluang untuk meningkatkan literasi hukum di ekosistem esports Indonesia.

“Kami memahami bahwa freeze contract sering digunakan tim esports untuk menjaga stabilitas organisasi. Namun, jika tidak ada pemahaman hukum yang cukup, klausul ini bisa merugikan atlet,” jelas Debora. PB ESI berharap situasi ini dapat mendorong semua pihak—dari pemain hingga organisasi—untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam kontrak kerja.

Langkah Ke Depan: Menciptakan Ekosistem yang Adil

Untuk mencegah polemik serupa di masa depan, PB ESI berencana memperkuat regulasi kontrak dan memberikan edukasi berkelanjutan kepada para pelaku esports. Langkah ini mencakup:

• Konsultasi Hukum Gratis: Membantu atlet memahami isi kontrak sebelum menandatangani.
• Pendampingan Kontrak: Memastikan klausul yang adil bagi kedua belah pihak.
• Peningkatan Profesionalisme: Mendorong organisasi esports untuk lebih transparan dan menghormati hak pemain.

Isu freeze contract menunjukkan pentingnya literasi hukum dalam dunia esports yang terus berkembang. Dengan upaya dari PB ESI untuk menciptakan regulasi yang adil dan edukasi menyeluruh, ekosistem esports Indonesia dapat menjadi lebih profesional dan transparan.

Apakah ini awal dari perubahan besar di industri esports Tanah Air? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti—isu ini membuka jalan untuk perbaikan yang lebih baik bagi semua pihak.